“Menolak atau mencibir program ini dengan nada nyinyir sama saja dengan menutup mata terhadap hak dasar ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan asupan makanan layak di sekolah mereka”
M. Amin Fauzi – Ketua DPD APPSI Lampung Tengah
Mudah sekali bagi sebagian kalangan yang berkecukupan untuk memandang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelah mata. Menilai secara dingin dari balik kenyamanan layar gawai di media sosial, mencapnya sekadar beban fiskal, atau melempar nyinyiran yang skeptis. Namun, dari kacamata kita yang tekun memperhatikan detak nadi perputaran ekonomi mikro, kita perlu menengok realitas di pasar tradisional pada sepertiga malam.
Tataplah mata para pedagang sayur, ikan, dan telur keliling yang seharian cemas menanti pembeli. Bagi mereka yang hidupnya dihantui ketidakpastian pendapatan harian, program nasional ini sama sekali bukan bahan lelucon. Ini adalah urusan periuk nasi. Ini adalah tentang kedaulatan ekonomi rakyat bawah yang kini menemukan sandaran kepastian harian. Sebagai lompatan kebijakan strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, program ini melampaui sekat-sekat birokrasi biasa.
MBG adalah bentuk filantropi terstruktur berskala masif yang digerakkan langsung oleh anggaran negara. Alih-alih membiarkan modal mengalir ke korporasi raksasa di ibu kota, kebijakan ini mendesentralisasikan likuiditas langsung ke dalam sirkulasi ekonomi akar rumput.
Berdasarkan data makro yang dilaporkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mandat operasional program ini secara ketat mewajibkan setidaknya 87 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bermitra aktif dengan pelaku usaha mikro, petani, dan penyuplai lokal. Kebijakan ini secara mekanis memotong rantai tengkulak yang panjang dan spekulatif, sekaligus mengalirkan keuntungan bersih langsung ke dompet para pedagang di daerah.
Mari kita bedah korelasi positif ini terhadap indikator ekonomi secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Data resmi mencatat bahwa Program Makan Bergizi Gratis bersama penguatan ekosistem ekonomi pedesaan sukses menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 yang tumbuh kukuh sebesar 5,61% secara tahunan (YoY). Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi hingga menyentuh angka 13,14%. Angka ini adalah bukti empiris bahwa konsumsi domestik bergerak progresif.Bagi daerah, aliran belanja modal untuk bahan baku pangan lokal ini menjadi mesin baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyerapan retribusi pasar tradisional yang lebih aktif, perluasan aktivitas perdagangan retail, serta optimalisasi usaha kolektif pedesaan. Sektor riil mendapatkan injeksi likuiditas harian yang membuat pondasi ekonomi rakyat menjadi jauh lebih tangguh dan berdaya saing.
Jika kita mengkrucutkan analisis ini ke Kabupaten Lampung Tengah, dampak nyata tersebut bukan lagi sebuah narasi bayangan atau klaim di atas kertas. Beroperasinya infrastruktur pelayanan gizi seperti SPPG Bandar Jaya Barat 4 dan SPPG Kalirejo menjadi bukti otentik bagaimana teori ekonomi kerakyatan tersebut bekerja di lapangan. Sebagai contoh, SPPG Bandar Jaya Barat 4 saja telah mendistribusikan hingga 2.831 porsi makanan sehat setiap hari untuk anak didik kita. Untuk memenuhi volume sebesar itu, tonase pasokan komoditas pangan bergerak dalam skala raksasa setiap subuh.Para pedagang beras di Seputih Raman, peternak unggas, hingga pengepul pisang lokal di Lampung Tengah kini memiliki keunggulan ekonomi berupa kontrak penjualan grosir (bulk buying) yang stabil dan berkelanjutan. Ketakutan para pedagang lokal akan barang dagangan yang membusuk atau tidak laku kini sirna, sebab kebutuhan harian akan telur, sayur, ikan, dan daging telah dijamin terserap sepenuhnya oleh pasar institusional yang dihadirkan oleh pemerintah.
Efek pengganda (multiplier effect) lokal ini bahkan meluas secara humanis hingga ke sektor ketenagakerjaan riil. Data serapan menunjukkan bahwa hampir 99 persen tenaga kerja di dapur pelayanan merupakan warga sekitar terutama ibu-ibu rumah tangga dan pemuda setempat yang sebelumnya terhimpit oleh ketiadaan penghasilan tetap. Saat mereka menerima upah harian dari proses produksi MBG, daya beli masyarakat otomatis terkerek naik. Uang upah tersebut mengalir kembali ke warung-warung kelontong tetangga untuk pemenuhan kebutuhan domestik sehari-hari, menciptakan roda perputaran ekonomi wilayah yang mandiri, sehat, dan bermartabat.
Namun, di atas semua hitungan pertumbuhan PDB, penguatan PAD, maupun lonjakan omzet para pedagang tersebut, ada satu tugas mulia spiritual yang sedang kita tunaikan bersama: menyelamatkan masa depan anak didik kita. Melalui pendekatan sains kesejahteraan, program ini adalah investasi kemanusiaan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural yang selama ini dipicu oleh stunting dan malnutrisi.
Menolak atau mencibir program ini dengan nada nyinyir sama saja dengan menutup mata terhadap hak dasar ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan asupan makanan layak di sekolah mereka.Program Makan Bergizi Gratis mengajarkan kita esensi tertinggi dari gotong royong, keadilan sosial, dan kesetiakawanan bangsa. Ketika negara hadir mengintervensi fisik dan masa depan generasi penerus, di saat yang sama ia mengamankan periuk nasi rakyat kecil yang selama ini berjuang sendirian di baris belakang ekonomi.
Mulai hari ini, mari kita kesampingkan sinisme yang tidak produktif di ruang publik. Tugas kita sebagai masyarakat yang peduli adalah berdiri bersama, mengawal dengan mata kepala sendiri agar setiap butir telur, setiap ikat sayur, dan setiap kilogram beras di dapur-dapur pelayanan Lampung Tengah benar-benar dibeli dari lapak pedagang tradisional terdekat. Ketika kita berhenti mengeluh dan mulai melihat dengan nurani yang jernih, di situlah kita sadar: fajar kemanusiaan ini tidak hanya sedang menyehatkan anak-anak kita, tetapi juga sedang memperpanjang napas kesejahteraan bagi para pedagang kecil di sekitar kita.
