Bencana alam bukan panggung untuk saling menjatuhkan. Bencana juga tidak seharusnya menjadi alat untuk mencari keuntungan politik di tengah kecemasan masyarakat.
M. Amin Fauzi – Ketua DPD APPSI Kabupaten Lampung Tengah
Ketika dentuman beruntun dari perut Selat Sunda kembali memecah keheningan, ruang publik seketika ikut bergemuruh. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melepaskan kolom abu intensif dengan cepat memicu diskusi di ruang digital.Di satu sisi, residu trauma masa lalu memunculkan gelombang kecemasan di tengah masyarakat. Di sisi lain, sebagian pihak menjadikan fenomena geologis ini sebagai komoditas politik untuk menyudutkan otoritas negara secara instan.
Di tengah polarisasi emosi tersebut, masyarakat perlu mengambil jarak. Kita perlu menjaga nalar dan melihat dinamika alam ini secara objektif serta dewasa.
Kematangan Publik dan Parameter Ilmiah Mitigasi
Kedewasaan publik dapat dimulai dengan kesediaan untuk berpegang pada parameter ilmiah. Masyarakat tidak seharusnya membangun kesimpulan berdasarkan asumsi atau kepanikan yang menyebar di media sosial.
Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas tipe Strombolian membuat Gunung Anak Krakatau berada pada Status Level III atau Siaga.
Salah satu fakta penting dari peristiwa kali ini adalah tidak adanya korban jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan sistem mitigasi telah bekerja dengan baik.
Kepatuhan masyarakat terhadap radius aman tiga kilometer juga menjadi faktor penting. Respons masyarakat pesisir menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap risiko bencana atau disaster awareness.
Menakar Batas Otoritas Manusia di Hadapan Sains Atmosfer
Ujian kedewasaan publik muncul ketika persoalan bergeser dari ancaman langsung terhadap keselamatan menjadi gangguan pada logistik dan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan analisis citra satelit RGB Himawari-9 yang BMKG rilis, abu vulkanik menyebar dalam dua klaster besar di atmosfer.
Klaster pertama berada pada ketinggian permukaan hingga 20.000 kaki. Angin membawa abu tersebut ke arah timur laut hingga selatan dan memengaruhi wilayah Banten, Jawa Barat, serta Jabodetabek.
Sementara itu, klaster kedua mencapai ketinggian hingga 50.000 kaki. Angin membawa material tersebut ke arah barat daya hingga barat laut, termasuk menuju Lampung dan Bengkulu.
Dalam kajian sains atmosfer, hukum dinamika alam menentukan arah angin dan persebaran partikel aerosol. Pemerintah tidak dapat mengendalikan arah angin atau menentukan lokasi turunnya hujan abu.
Karena itu, narasi yang langsung menyalahkan pemerintah atas hujan abu di kawasan permukiman atau kota besar tidak memiliki dasar logika ilmiah yang kuat.
Alam memiliki tingkat ketidakpastian yang tidak dapat diatur melalui kebijakan atau regulasi politik.
Jalan Tengah: Mengawal Akuntabilitas Pascabencana
Namun, sikap objektif tidak berarti masyarakat harus bersikap apatis. Sikap tersebut juga bukan alasan untuk memberikan kebebasan tanpa pengawasan kepada birokrasi pemerintah.
Ketika alam menunjukkan kekuatannya, negara harus membuktikan kemampuannya dalam menangani situasi darurat setelah erupsi.
Penutupan operasional sejumlah bandara strategis, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Halim Perdanakusuma (HLP), dan Bandara Radin Inten II (TKG) di Lampung, memberikan dampak besar terhadap mobilitas udara nasional.
Pada titik inilah kritik publik perlu mengambil peran secara elegan dan konstruktif.
Masyarakat perlu mengawal transparansi dalam penanganan dampak bencana. Pemerintah juga perlu memastikan hak-hak ribuan penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan tetap terpenuhi sesuai regulasi penerbangan sipil.
Selain itu, pemerintah perlu mempercepat distribusi perlengkapan mitigasi kesehatan, seperti masker medis. Langkah tersebut penting karena abu vulkanik mengandung partikel silika abrasif yang dapat meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Publik juga perlu mengawasi efektivitas koordinasi lintas sektor, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), untuk membantu mengurangi konsentrasi abu di atmosfer.
Di tingkat lokal, pemerintah daerah juga harus bergerak cepat. BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran perlu terus melakukan langkah tanggap darurat, termasuk menyemprot jalan-jalan utama di wilayah terdampak.
Upaya tersebut penting agar aktivitas masyarakat dan fungsi pelayanan publik tidak mengalami gangguan berkepanjangan.
Narasi Kemanusiaan di Atas Cincin Api
Pada akhirnya, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi momentum untuk melakukan refleksi bersama. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang pentingnya hidup berdampingan dengan risiko di kawasan Ring of Fire.
Bencana alam bukan panggung untuk saling menjatuhkan. Bencana juga tidak seharusnya menjadi alat untuk mencari keuntungan politik di tengah kecemasan masyarakat.
Sikap moderat mengajarkan kita untuk rendah hati di hadapan kekuatan geologis bumi. Namun, sikap tersebut juga harus berjalan bersama dengan pemikiran kritis.
Masyarakat tetap perlu mengawasi pemerintah dan memastikan negara menjalankan tanggung jawabnya. Negara harus hadir untuk melindungi keselamatan rakyat melalui kebijakan yang sistematis, bermartabat, dan berbasis data.
Keselamatan publik merupakan hukum tertinggi. Sementara itu, kedewasaan dalam berpikir menjadi salah satu benteng terbaik untuk menghadapi setiap ancaman bencana.
