Jakarta, Blogpublik.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan pentingnya humas antarlembaga pemerintah bersatu padu memperkuat koordinasi, dalam menghadapi dinamika ruang digital dan disrupsi informasi yang berkembang makin cepat.
Hal tersebut disampaikan Meutya dalam kepada wartawan usai Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Meutya mengatakan, koordinasi antarpengelola komunikasi pemerintah sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai mekanisme yang sudah berjalan. Namun, perkembangan ekosistem informasi digital membutuhkan koordinasi yang lebih intensif agar pemerintah dapat merespons isu secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Dari sebelum-sebelumnya yang namanya Bekohumas itu sudah ada. Tapi tentu kita perlu juga koordinasi secara cepat,” ujar Meutya.
Menurutnya, forum koordinasi yang mempertemukan unsur humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara lebih intensif menjadi penting untuk memperkuat sinergi komunikasi pemerintah.
“Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” katanya.
Berdasarkan dokumen yang diterima, forum tersebut diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan komunikasi publik pemerintah, serta meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman informasi digital.
Humas sebagai Penjaga Kepercayaan Publik
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan ekosistem komunikasi publik. Produksi, distribusi, dan konsumsi informasi berlangsung semakin cepat melalui beragam platform digital.
Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, misinformasi, manipulasi informasi, serta Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat, kepercayaan publik, dan stabilitas nasional.
Karena itu, peran humas pemerintah dinilai tidak lagi sebatas menjalankan fungsi publikasi. Humas perlu berkembang menjadi pengelola komunikasi strategis pemerintah yang mampu membangun kepercayaan publik, menyampaikan kebijakan secara efektif, melakukan mitigasi isu, serta memastikan tersedianya informasi yang akurat, cepat, dan kredibel.
Forum koordinasi ini sekaligus diarahkan untuk menjawab tantangan koordinasi komunikasi antarinstansi, perbedaan kapasitas kelembagaan humas pemerintah pusat dan daerah, serta belum seragamnya mekanisme pengelolaan isu strategis yang berkembang dengan cepat.
Pendekatan komunikasi publik pemerintah ke depan perlu semakin terpadu, adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan ketahanan informasi nasional.
