Jakarta, Blogpublik.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
BGN mengambil langkah tersebut karena 1.999 SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan setiap penyelenggara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi standar SLHS dan sanitasi.
Menurutnya, BGN tidak dapat menawar persyaratan tersebut.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Pada awalnya, BGN mencatat sebanyak 27.485 dapur. Setelah melakukan penyisiran sementara, jumlahnya menjadi 27.022 dapur.
BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperbarui data.
Per 7 September pukul 17.00 WIB, BGN menemukan 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS ke dinas kesehatan setempat.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali,” paparnya.
BGN kemudian melakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap.
Setelah proses tersebut, BGN menutup sementara 1.999 dapur SPPG. BGN akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap seluruh dapur tersebut.
Rincian 1.999 SPPG tersebut mencakup 351 SPPG di wilayah Sumatera.
Di wilayah Jawa dan Banten, jumlahnya mencapai 1.417 dapur MBG.
Sementara itu, wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua mencatat 231 dapur MBG.
“1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tuturnya.
BGN mengambil langkah penutupan dan investigasi untuk menjaga kualitas serta keamanan pangan dan gizi dalam program MBG.
BGN juga ingin memastikan seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan makanan yang aman dan memenuhi standar yang berlaku.
