Bandar Lampung, Blogpublik.com – Pemerintah Provinsi Lampung memperketat pengawasan jalur distribusi gabah. Langkah ini bertujuan memprioritaskan penyerapan gabah lokal oleh penggilingan daerah sekaligus menjamin ketersediaan beras warga.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (3/9/2026). Mirza memandang tata kelola gabah sebagai kunci utama penyeimbang ekonomi daerah.
“Pemerintah bertugas menyeimbangkan ekosistem ini. Kita harus memberi keuntungan yang layak bagi petani, tanpa memberatkan daya beli masyarakat,” tegas Mirza, Jumat (4/9/2026).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, membeberkan temuan arus keluar gabah. Agen dari luar daerah membeli langsung gabah dari sentra-sentra produksi. Mereka membawa gabah tersebut ke luar Lampung, menggilingnya, lalu menjual kembali beras itu ke Lampung dengan harga jauh lebih tinggi.
Praktik ini mengancam keberlangsungan usaha penggilingan lokal dan memicu kelangkaan pasokan beras daerah. “Kita harus segera mengantisipasi fenomena pergerakan gabah keluar ini,” kata Bimo.
Memotong praktik tersebut, Pemprov Lampung mengintensifkan pengawasan pergerakan gabah di pintu-pintu keluar daerah, terutama jalur distribusi menuju Pulau Jawa.
Pemerintah daerah juga menyiapkan insentif subsidi biaya angkut dari sawah menuju penggilingan lokal. Skema ini meningkatkan daya saing penggilingan lokal dalam menyerap gabah petani. Selain itu, pemerintah menggerakkan BUMD dan BUMDes untuk membeli gabah secara langsung dari para petani.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat produksi Gabah Kering Panen (GKP) mencapai 2,85 juta ton hingga September 2026. Luas panen sebesar 535 ribu hektare ini berpotensi menghasilkan 1,9 juta ton beras.
Untuk menopang pasokan, Bulog Lampung menguasai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) medium sebesar 232 ribu ton per 1 September 2026. Cadangan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengintervensi gejolak harga di pasar.
Gubernur Mirza memastikan pemerintah tidak akan menekan harga di tingkat produsen demi menstabilkan harga konsumen. Pemprov Lampung memilih membenahi rantai pasok dan memperbaiki fasilitas produksi hulu.
Langkah jangka panjang mencakup perbaikan jaringan irigasi, pembagian bibit unggul tahan cuaca, dan percepatan penyaluran pupuk. Pemerintah juga mendorong petani memperkuat kelembagaan melalui kelompok tani dan koperasi agar posisi tawar mereka meningkat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mendorong penggunaan sistem deteksi dini fluktuasi harga. BPS bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memantau proyeksi harga setiap minggu ketiga. Sistem ini memungkinkan pemerintah mengambil tindakan intervensi lebih awal sebelum tekanan harga terjadi di pasar.
