Balikpapan, Blogpublik.com – Rantai pasok industri minyak dan gas (migas) bumi di tanah air dihadapkan pada tuntutan efisiensi yang kian ketat, khususnya dalam pengelolaan logistik terintegrasi dari darat menuju wilayah perairan dan lepas pantai (offshore).
Keberadaan fasilitas pendukung logistik darat atau shorebase dinilai menjadi instrumen krusial penentu kelancaran operasional hulu migas, mulai dari fase eksplorasi, pengeboran, hingga produksi.
Chief of Operations Eastkal, Fatoni Tahar Hidayat, mengungkapkan peran shorebase tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan material, melainkan simpul utama yang memengaruhi mobilitas dan efisiensi rantai pasok secara keseluruhan.
“Dalam kegiatan migas, shorebase punya peran yang cukup penting dalam rantai pasok dan juga memengaruhi kelancaran operasional di lapangan,” ujar Fatoni, Kamis (3/9/2026).
Ia menekankan, aspek fasilitas dan layanan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap standar keselamatan serta perizinan yang berlaku.
Sebagai salah satu fasilitas yang beroperasi di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, PT Pelabuhan Penajam Banua Taka (Eastkal) mengandalkan layanan kepelabuhanan terintegrasi 24 jam.
Aktivitas krusial seperti berthing, cargo handling, hingga pengelolaan kargo dengan kompleksitas tinggi seperti Christmas Tree (X-Tree) dan riser, menuntut kesiapan infrastruktur serta kompetensi tenaga kerja tersertifikasi migas.
Kendati demikian, pengamat logistik menilai tantangan pengelolaan shorebase di Indonesia tidak berhenti pada penyediaan laydown area, dermaga, atau gudang penyimpanan semata.
Kompleksitas perizinan mulai dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Pusat Logistik Berikat (PLB), Izin Operasional Liquid Mud Plant (LMP), hingga kepatuhan terhadap pengelolaan Limbah B3 dan standar internasional seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, serta ISPS Code menjadi parameter mutlak yang harus dijaga konsistensinya.
Di tengah distribusi shorebase nasional yang saat ini tersebar di sejumlah titik strategis seperti Lamongan, Sampang, Penajam, Batam, hingga Lhokseumawe, tekanan terhadap efisiensi waktu pengadaan barang berkarakteristik spesifik menuntut industri untuk terus memperkuat perencanaan supply chain yang matang.
Tanpa integrasi regulasi dan standar operasional yang ketat, risiko hambatan pada lini produksi migas lepas pantai dipastikan akan berdampak langsung pada efektivitas biaya energi nasional.
